Sambas, 26 Oktober 2026

Hal: Permohonan Praperadilan terhadap Pelaksanaan

Penahanan atas nama Rabunaharjo alias Harjo

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Negeri Sambas

c.q. Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan

Di – Jalan Pembangunan Sambas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

ARISKA, S.H.
ANDI, S.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ariska, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Tanjung Sari, RT.010/RW.005, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimatan Barat, Domisili elektronik: Ariska0693@gmail.com.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2026, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Tersangka/Pemohon:

Nama

:

Rabunaharjo alias Harjo Bin Alm. Bachtiar

Tempat/Tanggal Lahir

:

Sambas, 1 Januari 1975

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Agama

:

Islam

Alamat

:

Dusun Perintis RT. 001 RW. 001, Desa Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- PEMOHON;

Melakukan Permohonan Praperadilan terhadap:

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMBAS cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SAMBAS, berkedudukan di Jalan Kartiasa Nomor 16, Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut (POSITA):

OBJEK PERMOHONAN, KEWENANGAN, DAN KEDUDUKAN HUKUM

Objek permohonan a quo adalah sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penahanan yang secara nyata dilakukan dan dipertahankan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tahap penyidikan, dengan fokus pada pelaksanaan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Panjang.Han/PN.1/53.f/X/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 19 Oktober 2026, untuk masa penahanan 20 Oktober 2026 sampai dengan 18 November 2026.
Pasal 89 huruf c KUHAP menggolongkan Penahanan sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa. Pasal 158 huruf a juncto Pasal 159 ayat (1) juncto Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri melalui Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa, atas permohonan Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya dengan menyebutkan alasannya.
Pemohon adalah tersangka dalam perkara yang ditangani Satreskrim Polres Sambas sebagaimana Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.Tsk/49.f/VII/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 28 Juli 2026. Pemohon masih berada dalam penguasaan penahanan Termohon. Karena itu, Pemohon mengalami akibat langsung atas upaya paksa yang hendak diuji dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.
Penahanan yang diuji dilaksanakan oleh aparat penyidik yang berada dalam struktur Termohon dan masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan dokumen yang tersedia. Dengan demikian, Termohon berkaitan langsung dengan tindakan yang dijadikan objek permohonan, sedangkan Pengadilan Negeri Sambas merupakan pengadilan negeri yang dimohonkan melakukan pengujian praperadilan tersebut.
Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penahanan oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf a KUHAP, bukan permohonan pembatalan langsung Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 210/PenPid.B-HAN/2026/Sbs tanggal 16 Oktober 2026. Mekanisme keberatan terhadap perpanjangan penahanan khusus berdasarkan Pasal 107 ayat (7) huruf a KUHAP merupakan upaya hukum tersendiri.
Bahwa permohonan praperadilan a quo diajukan secara khusus untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tahap penyidikan, tanpa memasuki pemeriksaan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.

FAKTA YANG DIDUKUNG OLEH DOKUMEN

Perkara berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/44/IV/2026/SPKT/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 12 April 2026 sebagaimana tercantum dalam surat-surat penyidikan dan penahanan.
Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada 28 Juli 2026. Surat Ketetapan Penetapan Tersangka mencantumkan, antara lain, Pasal 473 ayat (4) juncto ayat (1), Pasal 473 ayat (2) huruf b, dan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta ketentuan lain yang tertulis di dalam surat tersebut. Untuk kepentingan penilaian ancaman pidana pada Oktober 2026, Pasal 473 KUHP harus dibaca dengan memperhatikan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyebutan sangkaan ini semata-mata untuk mengidentifikasi objek perkara, bukan pengakuan atas kebenaran tuduhan.
Surat Panggilan Tersangka Ke-1 memanggil Pemohon untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus 2026. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Agustus 2026 menunjukkan pemeriksaan Pemohon berlangsung di Ruang Unit PPA Satreskrim Polres Sambas. Dengan demikian terdapat bukti tertulis bahwa Pemohon telah mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka sebelum tindakan penahanan tanggal 21 Agustus 2026. Fakta kehadiran itu relevan untuk menilai alasan penahanan, dengan tetap memperhatikan seluruh fakta lain yang mungkin diajukan Termohon.
Tindakan penahanan terhadap Pemohon mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/VIII/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 21 Agustus 2026. Keabsahan penahanan awal tersebut perlu dinilai berdasarkan syarat penahanan, alasan yang tercantum dalam surat perintah, serta kesesuaian antara jangka waktu yang diperintahkan dan pelaksanaannya.
Rangkaian perpanjangan penahanan selanjutnya merujuk surat dari Kejaksaan Negeri Sambas Nomor B-215/O.1.17/Eku.1/09/2026 tanggal 8 September 2026 dan Nomor B-237/O.1.17/Eku.1/09/2026 tanggal 28 September 2026. Keabsahan setiap tahapan perpanjangan perlu dinilai berdasarkan kewenangan pejabat yang memberi perpanjangan, masa berlaku, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan surat perintah penyidik.
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Termohon tanggal 29 September 2026 memerintahkan penahanan Pemohon selama 20 hari, terhitung tanggal 30 September 2026 sampai dengan 19 Oktober 2026.
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Termohon tanggal 19 Oktober 2026 menyebut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 210/PenPid.B-HAN/2026/Sbs tanggal 16 Oktober 2026 sebagai salah satu dasar, dan menetapkan perpanjangan selama 30 hari terhitung tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 18 November 2026.
Dalam bagian pertimbangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Oktober 2026, Termohon menyebut pemeriksaan atau proses penyidikan belum selesai dan merujuk ketentuan mengenai gangguan fisik atau mental berat atau ancaman pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Alasan kebutuhan penahanan lanjutan tersebut tetap harus diuji berdasarkan kepentingan pemeriksaan yang patut dan dasar prosedural perpanjangan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 KUHAP.
Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga yang tersedia memuat ketidaksesuaian penulisan lamanya masa penahanan sebagai “30 (dua puluh) hari”, sedangkan rentang tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November 2026 terdiri atas 30 hari kalender. Pemohon menempatkan ketidaksesuaian ini sebagai persoalan kecermatan dan kepastian pemberitahuan, bukan dasar tunggal untuk menyatakan penahanan tidak sah.
Menurut keterangan Pemohon kepada kuasa hukumnya, sejak tanggal 21 Agustus 2026 hingga tanggal 26 Oktober 2026 Pemohon tidak pernah dikeluarkan dari tahanan dan tetap berada dalam penahanan yang dilaksanakan Polres Sambas. Jika dihitung inklusif, rentang tersebut adalah 67 hari kalender. Pemohon tidak mendalilkan 67 hari itu otomatis melampaui batas, karena terdapat mekanisme perpanjangan khusus yang harus diperiksa keabsahan penerapannya.
Satu-satunya dokumen yang hingga penyusunan permohonan ini belum diterima salinannya oleh kuasa hukum Pemohon ialah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 210/PenPid.B-HAN/2026/Sbs tanggal 16 Oktober 2026, yang dirujuk dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Oktober 2026. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar penetapan tersebut diperlihatkan dalam persidangan untuk mencocokkan dasar, ruang lingkup, dan jangka waktu perpanjangan dengan tindakan pelaksanaan penahanan oleh Termohon. Belum diterimanya salinan penetapan oleh kuasa hukum tidak didalilkan sebagai bukti penetapan itu tidak ada atau tidak sah.

ALASAN HUKUM PERMOHONAN

Ancaman pidana yang berat tidak menggantikan kewajiban membuktikan alasan penahanan secara konkret

Pasal 99 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan Penahanan kepada Penyidik untuk kepentingan Penyidikan. Pasal 100 ayat (1) mensyaratkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim dan, sebagai ketentuan umum, ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan pengecualian untuk tindak pidana tertentu yang disebut secara tegas dalam Pasal 100 ayat (2). Pasal 100 ayat (3) mewajibkan surat perintah atau penetapan memuat identitas, alasan Penahanan, uraian singkat perkara, serta tempat penahanan. Pasal 100 ayat (5) mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keadaan sebagaimana dirumuskan dalam huruf a sampai dengan huruf h.
Keadaan pada Pasal 100 ayat (5) KUHAP terdiri atas: (a) mengabaikan panggilan Penyidik 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; (b) memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; (c) menghambat proses pemeriksaan; (d) berupaya melarikan diri; (e) berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; (f) melakukan ulang tindak pidana; (g) terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau (h) mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Pemohon tidak mendalilkan seluruh keadaan itu harus ada sekaligus. Termohon dimohonkan menjelaskan keadaan mana yang digunakan sebagai dasar Penahanan dan fakta yang mendukungnya.
Pemeriksaan Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2026, setelah adanya Surat Panggilan Tersangka Ke-1, merupakan keadaan objektif yang relevan terhadap penilaian apakah terdapat upaya menghindari pemeriksaan. Bukti ini bukan pembuktian mutlak bahwa Pemohon tidak mungkin melarikan diri, menghambat pemeriksaan, atau memengaruhi saksi. Namun, bukti tersebut perlu dipertimbangkan secara berimbang terhadap dalil-dalil risiko penahanan yang disampaikan Termohon.
Surat perpanjangan tanggal 29 September dan 19 Oktober 2026 memuat keterangan bahwa proses pemeriksaan atau penyidikan belum selesai. Fakta belum selesainya pemeriksaan perlu dibedakan dari keadaan yang menjadi alasan Penahanan menurut Pasal 100 ayat (5) dan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan menurut Pasal 107 ayat (1). Walaupun KUHAP tidak dengan kata-kata yang sama mewajibkan seluruh alasan Pasal 100 ayat (5) diuraikan ulang dalam setiap surat perpanjangan, Pemohon meminta agar dasar aktual berlanjutnya Penahanan dinilai berdasarkan dokumen dan fakta yang diperiksa di persidangan.
Tanpa menilai materi pembuktian untuk menentukan kesalahan Pemohon, Hakim Praperadilan berwenang menilai apakah penahanan sebagai upaya paksa dilakukan dengan dasar, prosedur, alasan, dan kewenangan yang sesuai hukum. Uji tersebut harus dibedakan dari pembuktian tindak pidana pokok yang tetap menjadi ranah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pokok.

Rangkaian masa penahanan harus memiliki dasar kewenangan yang dapat ditelusuri pada tiap tahap

Pasal 102 ayat (1) KUHAP membatasi masa Penahanan Penyidik pada tahap Penyidikan paling lama 20 (dua puluh) Hari. Pasal 102 ayat (2) mengatur permohonan perpanjangan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari. Pasal 102 ayat (3) memuat kewajiban mengeluarkan Tersangka sesudah batas perpanjangan tersebut terlampaui, dengan tetap memperhatikan kemungkinan perpanjangan kembali secara khusus apabila syarat Pasal 107 KUHAP terpenuhi. Pemohon tidak menyatakan bahwa perpanjangan 40 (empat puluh) Hari harus selalu dituangkan dalam satu surat.
Untuk kepastian perhitungan hari, Pemohon memohon pencocokan: (i) tanggal dan jam mulai penahanan berdasarkan surat tanggal 21 Agustus 2026 beserta berita acara pelaksanaannya; (ii) masa efektif perpanjangan pertama pada September 2026; (iii) masa efektif perpanjangan kedua sampai dengan 19 Oktober 2026; dan (iv) keberlakuan perpanjangan khusus sejak 20 Oktober 2026. Pemohon tidak mendasarkan permohonan pada dugaan kekosongan hari yang belum terkonfirmasi.
Apabila pemeriksaan dokumen membuktikan salah satu tahap dijalankan di luar jangka waktu, tanpa perintah pejabat berwenang, atau tanpa dasar penahanan yang berlaku, maka tindakan pelaksanaan penahanan untuk tahap tersebut patut dinilai tidak sah menurut KUHAP. Sebaliknya, sekadar adanya beberapa perpanjangan secara berurutan bukanlah pelanggaran jika kewenangan, dasar, dan batas waktunya terpenuhi.

Pasal 107 menghendaki alasan yang patut, permintaan, dan laporan pemeriksaan; kategori ancaman pidana bukan izin otomatis

Pasal 107 ayat (1) KUHAP menentukan dua keadaan alternatif yang dapat mendasari perpanjangan khusus atas alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan, yakni: huruf a, gangguan fisik atau mental berat pada Tersangka atau Terdakwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; ATAU huruf b, perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. Sangkaan yang memuat Pasal 473 KUHP pada prinsipnya termasuk kategori ancaman pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. Karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa ketiadaan surat dokter dengan sendirinya menggugurkan perpanjangan jika Termohon mendasarkan permohonannya pada huruf b.
Pasal 107 ayat (2) KUHAP mengatur perpanjangan khusus paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan, bila Penahanan masih diperlukan, perpanjangan kembali paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Pasal 107 ayat (3) menyatakan perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan; pada tahap Penyidikan dan Penuntutan perpanjangan diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Pasal 107 ayat (4) menghendaki penggunaan kewenangan perpanjangan dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, terpenuhinya ambang ancaman pidana pada ayat (1) huruf b tidak menghapus keharusan memenuhi prosedur dan dasar pemeriksaan menurut ayat (2) sampai dengan ayat (4). Laporan pemeriksaan sebagaimana ayat (3) tidak sama dengan surat keterangan dokter sebagaimana ayat (1) huruf a.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 Oktober 2026 dirujuk secara eksplisit dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Oktober 2026. Penetapan tersebut perlu dicocokkan dengan tindakan pelaksanaan penahanan oleh Termohon, khususnya mengenai identitas orang yang ditahan, dasar kewenangan, masa berlaku, serta ruang lingkup perpanjangannya. Pemohon juga memohon agar permintaan dan laporan pemeriksaan sebagaimana Pasal 107 ayat (3) KUHAP dinilai sebagai dasar prosedural perpanjangan khusus, tanpa mengubah forum ini menjadi permohonan pembatalan langsung atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Pasal 107 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Pemohon menggunakan ketentuan itu untuk menunjukkan bahwa penahanan lanjutan tidak boleh dilepaskan dari kepentingan pemeriksaan yang sah, bukan untuk menyatakan bahwa pembebasan sebelum waktunya selalu wajib dilakukan.
Pemohon tidak meminta Hakim Praperadilan mengambil alih kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi untuk menilai keberatan terhadap Penetapan Ketua PN Sambas. Penilaian yang dimohonkan dibatasi pada legalitas tindakan Termohon dalam melakukan dan mempertahankan penahanan, termasuk apakah tindakan pelaksanaan itu sesuai dengan surat dan batas kewenangan yang sah, serta memenuhi persyaratan upaya paksa yang berlaku.

Pemohon berhak memperoleh pengujian efektif atas dokumen yang menjadi dasar perampasan kemerdekaan

Hak atas kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan diri menurut Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional penting dalam pemeriksaan keabsahan upaya paksa. Pengujian praperadilan hendaknya dilakukan dengan menempatkan pembatasan kemerdekaan sebagai tindakan yang membutuhkan dasar hukum yang dapat diperiksa secara nyata.
Keabsahan pelaksanaan penahanan perlu dinilai dengan memperbandingkan surat-surat perintah, dasar perpanjangan, penetapan pengadilan yang dirujuk, dan fakta pelaksanaan upaya paksa terhadap Pemohon. Untuk itu, Pemohon memohon agar dokumen asli atau salinan yang dapat dipertanggungjawabkan diperiksa dalam persidangan dan dinilai bersama bukti serta keterangan para pihak, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan nomor atau tanggal dokumen.
Apabila Termohon mengandalkan surat-surat perintah dan penetapan sebagai dasar penahanan, maka dokumen yang dimaksud harus dinilai secara keseluruhan, bukan sekadar berdasarkan nomor dan tanggal rujukan. Pemeriksaan harus meliputi identitas orang yang ditahan, pejabat pemberi kewenangan, alasan penahanan, jangka waktu, bukti pelaksanaan, dan kecocokannya dengan tindakan nyata terhadap Pemohon.

Ketidaksesuaian penulisan masa penahanan dan perbedaan sangkaan merupakan alasan verifikasi tambahan, bukan dasar tunggal ketidaksahan

Penulisan “30 (dua puluh) hari” dalam pemberitahuan kepada keluarga tanggal 19 Oktober 2026 perlu dijelaskan dengan memperlihatkan surat perintah induk, cara pemberitahuan, dan tanggal masa penahanan yang benar. Pemohon tidak mengklaim bahwa kekeliruan penulisan angka dan huruf tersebut, tanpa akibat atau pelanggaran lain, otomatis membatalkan penahanan.
Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tanggal 28 Juli 2026 dan surat-surat perpanjangan memuat lingkup pencantuman pasal yang tidak sepenuhnya identik. Pemohon meminta agar Termohon menerangkan dasar sangkaan yang berlaku saat pengajuan perpanjangan dan pemberitahuannya jika relevan untuk menilai kelayakan penahanan, tanpa menjadikan permohonan ini pemeriksaan pokok perkara atau pembatalan penetapan tersangka.

Konsekuensi hukum jika pelaksanaan penahanan dinyatakan tidak sah

Pasal 163 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan bahwa apabila putusan Praperadilan menetapkan Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus SEGERA membebaskan Tersangka. Adapun Pasal 163 ayat (1) huruf f mengatur pemulihan HAL LAIN yang terkait dengan Upaya Paksa tidak sah paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan. Batas 3 (tiga) Hari untuk pemulihan hal lain itu tidak boleh ditafsirkan sebagai penundaan terhadap kewajiban membebaskan Tersangka secara segera menurut Pasal 163 ayat (3) huruf b.
Pemohon hanya memohon konsekuensi pembebasan apabila Hakim terlebih dahulu menyatakan pelaksanaan penahanan a quo tidak sah. Pemohon tidak meminta Hakim menyatakan dirinya tidak bersalah, menghentikan penyidikan, menghapuskan secara otomatis status tersangka, atau mengesampingkan dasar penahanan lain yang sah dan mandiri apabila benar-benar ada.

PERMOHONAN AGAR DOKUMEN POKOK DIPERIKSA DALAM PERSIDANGAN

Untuk membuktikan secara objektif dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Hakim Praperadilan, sesuai kewenangannya dalam pemeriksaan, meminta Termohon memperlihatkan asli atau salinan terautentikasi dari dokumen-dokumen berikut, serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi isinya:

Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/VIII/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 21 Agustus 2026, berikut berita acara pelaksanaan dan bukti penyerahan tembusan sebagaimana Pasal 100 ayat (4) KUHAP;
surat atau keputusan Kejaksaan Negeri Sambas Nomor B-215/O.1.17/Eku.1/09/2026 tanggal 8 September 2026 dan Nomor B-237/O.1.17/Eku.1/09/2026 tanggal 28 September 2026, berikut penetapan masa efektifnya;
surat perintah perpanjangan penahanan Termohon tanggal 9 September dan 29 September 2026, serta dokumen pelaksanaannya;
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Termohon tanggal 19 Oktober 2026 dan surat pemberitahuan kepada keluarga;
Penetapan Ketua PN Sambas Nomor 210/PenPid.B-HAN/2026/Sbs tanggal 16 Oktober 2026, sejauh menjadi dasar yang digunakan Termohon;
permintaan perpanjangan penahanan khusus, laporan pemeriksaan, serta data mengenai kebutuhan pemeriksaan yang diajukan menurut Pasal 107 ayat (3) KUHAP;
dokumen atau berita acara yang memuat alasan konkret penahanan menurut Pasal 100 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP, berikut bahan pendukung yang secara hukum dapat diperiksa pada forum ini.

Pemohon memohon agar penilaian keabsahan penahanan dilakukan atas bukti yang diperiksa secara terbuka dalam forum praperadilan dan argumentasi para pihak, dengan tetap menjaga batas antara pengujian upaya paksa dan pemeriksaan kesalahan pidana pokok.

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan alasan hukum di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan tidak sah pelaksanaan upaya paksa berupa penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan dan dipertahankan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Panjang.Han/PN.1/53.f/X/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Sambas/Polda Kalbar tanggal 19 Oktober 2026, untuk masa penahanan 20 Oktober 2026 sampai dengan 18 November 2026;
Menyatakan tindakan Termohon mempertahankan Pemohon dalam tahanan berdasarkan pelaksanaan upaya paksa yang dinyatakan tidak sah tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melanjutkan penahanan Pemohon;
Memerintahkan Termohon segera mengeluarkan atau membebaskan Pemohon dari tahanan sebagai akibat hukum dinyatakannya pelaksanaan penahanan tersebut tidak sah, sepanjang tidak terdapat dasar penahanan lain yang sah, berlaku, dan berdiri sendiri;
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.